Wednesday, September 26, 2012

STANDAR PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT

BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas kesehatan di Indonesia termasuk rumah sakit. Rumah sakit yang merupakan salah satu dari sarana kesehatan, merupakan rujukan pelayanan kesehatan dengan fungsi utama menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan bagi pasien.
Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.  
Tuntutan pasien dan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanya perubahan   pelayanan   dari   paradigma   lama   (drug oriented)  ke   paradigma  baru (patient oriented) dengan filosofi Pharmaceutical Care (pelayanan kefarmasian). Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. 
Saat ini kenyataannya sebagian besar rumah sakit di Indonesia belum melakukan kegiatan pelayanan farmasi seperti yang diharapkan, mengingat beberapa kendala antara lain kemampuan tenaga farmasi, terbatasnya pengetahuan manajemen rumah sakit akan fungsi farmasi rumah sakit, kebijakan manajemen rumah sakit, terbatasnya pengetahuan pihak-pihak terkait tentang pelayanan farmasi rumah sakit. Akibat kondisi ini maka pelayanan farmasi rumah sakit masih bersifat konvensional yang hanya berorientasi pada produk yaitu sebatas penyediaan dan pendistribusian.
Mengingat Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit sebagaimana tercantum dalam Standar Pelayanan Rumah Sakit masih bersifat umum, maka untuk membantu pihak rumah sakit dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Rumah Sakit tersebut perlu dibuat Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit. Sehubungan dengan berbagai kendala sebagaimana disebut di atas, maka sudah saatnya pula farmasi rumah sakit menginventarisasi semua kegiatan farmasi yang harus dijalankan dan berusaha mengimplementasikan secara prioritas dan simultan sesuai kondisi rumah sakit.
1.2  Tujuan
  1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan farmasi di rumah sakit
  2. Untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi di rumah sakit
  3. Untuk menerapkan konsep pelayanan kefarmasian
  4. Untuk memperluas fungsi dan peran apoteker farmasi rumah sakit
  5. Untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional

1.3 Pengertian

  1. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, serta pemulihan kesehatan, pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
  2. Evaluasi adalah proses penilaian kinerja pelayanan farmasi di rumah sakit yang meliputi penilaian terhadap sumber daya manusia (SDM), pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan kefarmasian kepada pasien/pelayanan farmasi klinik.
  3. Mutu pelayanan farmasi rumah sakit adalah pelayanan farmasi yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan kepuasan pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata masyarakat, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar pelayanan profesi yang ditetapkan serta sesuai dengan kode etik profesi farmasi.
  4. Obat yang menurut undang-undang yang berlaku, dikelompokkan ke dalam obat keras, obat keras tertentu dan obat narkotika harus diserahkan kepada pasien oleh Apoteker.
e.       Pengelolaan perbekalan farmasi adalah suatu proses yang merupakan siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.
f.       Pengendalian mutu adalah suatu mekanisme kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan, secara terencana dan sistematis, sehingga dapat diidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu serta menyediakan mekanisme tindakan yang diambil sehingga terbentuk proses peningkatan mutu pelayanan farmasi yang berkesinambungan.
g.      Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.
  1. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yang terdiri dari sediaan farmasi, alat kesehatan, gas medik, reagen dan bahan kimia, radiologi, dan nutrisi.
  2. Perlengkapan farmasi rumah sakit adalah semua peralatan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian di farmasi rumah sakit.
  3. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada Apoteker, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.
  4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
     
BAB II
STANDAR PELAYANAN FARMASI RUMAH SAKIT
2.1 Falsafah dan Tujuan
Sesuai dengan SK Menkes Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Farmasi rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua barang farmasi yang beredar di rumah sakit tersebut. 
Tujuan pelayanan farmasi ialah :
a.       Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia
b.      Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi
c.       Melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai obat
d.      Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku
e.       Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan
f.       Mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan
g.      Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metoda
Tugas Pokok & Fungsi
Tugas Pokok
a.   Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal
b.   Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi
c.   Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
d.   Memberi pelayanan bermutu melalui analisa, dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi
e.   Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku
f.   Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang farmasi
g.   Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi
h. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit
Fungsi
A.  Pengelolaan Perbekalan Farmasi
a.       Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
b.      Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal
c.       Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku
d.      Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit
e.       Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku
f.       Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian
g.      Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit
B.  Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan
a.       Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien
b.      Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan
c.       Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan
d.      Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan
e.       Memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien/keluarga
f.       Memberi konseling kepada pasien/keluarga
g.      Melakukan pencampuran obat suntik
h.      Melakukan penyiapan nutrisi parenteral
i.        Melakukan penanganan obat kanker
j.        Melakukan penentuan kadar obat dalam darah
k.   Melakukan pencatatan setiap kegiatan
l.    Melaporkan setiap kegiatan
2.2 Administrasi dan Pengelolaan
Pelayanan diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan farmasi yang efisien dan bermutu, berdasarkan fasilitas yang ada dan standar pelayanan keprofesian yang universal.
1.      Adanya bagan organisasi yang menggambarkan uraian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.
2.      Bagan organisasi dan pembagian tugas dapat direvisi kembali setiap tiga tahun dan diubah bila terdapat hal :
a.       Perubahan pola kepegawaian
b.      Perubahan standar pelayanan farmasi
c.       Perubahan peran rumah sakit
d.      Penambahan atau pengurangan pelayanan
3.      Kepala Instalasi Farmasi harus terlibat dalam perencanaan manajemen dan penentuan anggaran serta penggunaan sumber daya.
4.      Instalasi Farmasi harus menyelenggarakan rapat pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah dalam peningkatan pelayanan farmasi. Hasil pertemuan tersebut disebar luaskan dan dicatat untuk disimpan.
5.      Adanya Komite/Panitia Farmasi dan Terapi di rumah sakit dan apoteker IFRS (Insatalasi Farmasi Rumah Sakit) menjadi sekretaris komite/panitia.
6.      Adanya komunikasi yang tetap dengan dokter dan paramedis, serta selalu berpartisipasi dalam rapat yang membahas masalah perawatan atau rapat antar bagian atau konferensi dengan pihak lain yang mempunyai relevansi dengan farmasi.
7.      Hasil penilaian/pencatatan konduite terhadap staf didokumentasikan secara rahasia dan hanya digunakan oleh atasan yang mempunyai wewenang untuk itu.
8.      Dokumentasi yang rapi dan rinci dari pelayanan farmasi dan dilakukan evaluasi terhadap pelayanan farmasi setiap tiga tahun.
9.      Kepala Instalasi Farmasi harus terlibat langsung dalam perumusan segala keputusan yang berhubungan dengan pelayanan farmasi dan penggunaan obat.
2.3  Staf dan Pimpinan
Pelayanan farmasi diatur dan dikelola demi terciptanya tujuan pelayanan
1.      IFRS (Instalasi Farmasi Rumah Sakit) dipimpin oleh Apoteker.
2.      Pelayanan farmasi diselenggarakan dan dikelola oleh Apoteker yang mempunyai pengalaman minimal dua tahun di bagian farmasi rumah sakit.
3.      Apoteker telah terdaftar di Depkes dan mempunyai surat ijin kerja.
4.      Pada pelaksanaannya Apoteker dibantu oleh Tenaga Ahli Madya Farmasi (D-3) dan Tenaga Menengah Farmasi (AA).
5.      Kepala Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturan-peraturan farmasi baik terhadap pengawasan distribusi maupun administrasi barang farmasi.
6.      Setiap saat harus ada apoteker di tempat pelayanan untuk melangsungkan dan mengawasi pelayanan farmasi dan harus ada pendelegasian wewenang yang bertanggung jawab bila kepala farmasi berhalangan.
7.      Adanya uraian tugas (job description) bagi staf dan pimpinan farmasi.
8.      Adanya staf farmasi yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan.
9.      Apabila ada pelatihan kefarmasian bagi mahasiswa fakultas farmasi atau tenaga farmasi lainnya, maka harus ditunjuk apoteker yang memiliki kualifikasi pendidik/pengajar untuk mengawasi jalannya pelatihan tersebut.
10.  Penilaian terhadap staf harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait dengan pekerjaan fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan kerja yang dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan.
2.4  Fasilitas dan Peralatan
Harus tersedia ruangan, peralatan dan fasilitas lain yang dapat mendukung administrasi, profesionalisme dan fungsi teknik pelayanan farmasi, sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang fungsional, profesional dan etis.
1.      Tersedianya fasilitas penyimpanan barang farmasi yang menjamin semua barang farmasi tetap dalam kondisi yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan spesifikasi masing-masing barang farmasi dan sesuai dengan peraturan.
2.      Tersedianya fasilitas produksi obat yang memenuhi standar.
3.      Tersedianya fasilitas untuk pendistribusian obat.
4.      Tersedianya fasilitas pemberian informasi dan edukasi.
5.      Tersedianya fasilitas untuk penyimpanan arsip resep.
6.      Ruangan perawatan harus memiliki tempat penyimpanan obat yang baik sesuai dengan peraturan dan tata cara penyimpanan yang baik.
7.      Obat yang bersifat adiksi disimpan sedemikian rupa demi menjamin keamanan setiap staf.
2.5  Kebijakan dan Prosedur
Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi mutakhir yang sesuai dengan peraturan dan tujuan dari pada pelayanan farmasi itu sendiri.
1.      Kriteria kebijakan dan prosedur dibuat oleh kepala instalasi, panita/komite farmasi dan terapi serta para apoteker.
2.      Obat hanya dapat diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan apoteker menganalisa secara kefarmasian. Obat adalah bahan berkhasiat dengan nama generik.
3.      Kebijakan dan prosedur yang tertulis harus mencantumkan beberapa hal berikut :
a.       macam obat yang dapat diberikan oleh perawat atas perintah dokter
b.      label obat yang memadai
c.       daftar obat yang tersedia
d.      gabungan obat parenteral dan labelnya
e.       pencatatan dalam rekam farmasi pasien beserta dosis obat yang diberikan
f.       pengadaan dan penggunaan obat di rumah sakit
g.      pelayanan perbekalan farmasi untuk pasien rawat inap, rawat jalan, karyawan dan pasien tidak mampu
h.      pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi prencanaan, pengadaan, penerimaan, pembuatan/produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyerahan
i.        pencatatan, pelaporan dan pengarsipan mengenai pemakaian obat dan efek samping obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta pencatatan penggunaan obat yang salah dan atau dikeluhkan pasien
j.        pengawasan mutu pelayanan dan pengendalian perbekalan farmasi
k.      pemberian konseling/informasi oleh apoteker kepada pasien maupun keluarga pasien dalam hal penggunaan dan penyimpanan obat serta berbagai aspek pengetahuan tentang obat demi meningkatkan derajat kepatuhan dalam penggunaan obat
l.        pemantauan terapi obat (PTO) dan pengkajian penggunaan obat
m.    apabila ada sumber daya farmasi lain disamping instalasi maka secara organisasi dibawah koordinasi instalasi farmasi
n.      prosedur penarikan/penghapusan obat
o.      pengaturan persediaan dan pesanan
p.      cara pembuatan obat yang baik
q.      penyebaran informasi mengenai obat yang bermanfaat kepada staf
r.        masalah penyimpanan obat yang sesuai dengan pengaturan/undang-undang
s.       pengamanan pelayanan farmasi dan penyimpanan obat harus terjamin
t.        peracikan, penyimpanan dan pembuangan obat-obat sitotoksik
u.      prosedur yang harus ditaati bila terjadi kontaminasi terhadap staf
4.      Harus ada sistem yang mendokumentasikan penggunaan obat yang salah dan atau mengatasi masalah obat.
5.      Kebijakan dan prosedur harus konsisten terhadap sistem pelayanan rumah sakit lainnya.
2.6  Pengembangan Staf dan Program Pendidikan
Setiap staf di rumah sakit harus mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya.
1.      Apoteker harus memberikan masukan kepada pimpinan dalam menyusun program pengembangan staf.
2.      Staf yang baru mengikuti program orientasi sehingga mengetahui tugas dan tanggung jawab.
3.      Adanya mekanisme untuk mengetahui kebutuhan pendidikan bagi staf.
4.      Setiap staf diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan program pendidikan berkelanjutan.
5.      Staf harus secara aktif dibantu untuk mengikuti program yang diadakan oleh organisasi profesi, perkumpulan dan institusi terkait.
6.      Penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan meliputi :
a.       penggunaan obat dan penerapannya
b.      pendidikan berkelanjutan bagi staf farmasi
c.       praktikum farmasi bagi siswa farmasi dan pasca sarjana farmasi
2.7  Evaluasi dan Pengendalian Mutu
Pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi, melalui cara pelayanan farmasi rumah sakit yang baik.
1.      Pelayanan farmasi dilibatkan dalam program pengendalian mutu pelayanan rumah sakit.
2.      Mutu pelayanan farmasi harus dievaluasi secara periodik terhadap konsep, kebutuhan, proses, dan hasil yang diharapkan demi menunjang peningkatan mutu pelayanan.
3.      Apoteker dilibatkan dalam merencanakan program pengendalian mutu.
4.      Kegiatan pengendalian mutu mencakup hal-hal berikut :
a.       Pemantauan  : pengumpulan semua informasi yang penting yang berhubungan dengan pelayanan farmasi.
b.      Penilaian       : penilaian secara berkala untuk menentukan masalah-masalah pelayanan dan berupaya untuk memperbaiki.
c.       Tindakan      : bila masalah-masalah sudah dapat ditentukan maka harus diambil tindakan untuk memperbaikinya dan didokumentasi.
d.      Evaluasi        : efektivitas tindakan harus dievaluasi agar dapat diterapkan dalam program jangka panjang.
e.       Umpan balik : hasil tindakan harus secara teratur diinformasikan kepada staf.
BAB III
ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
3.1 Bagan Organisasi
Organisasi Kerangka Dasar
Pelayanan farmasi diselenggarakan dengan visi, misi, tujuan, dan bagan organisasi yang mencerminkan penyelenggaraan berdasarkan filosofi pelayanan kefarmasian.
Bagan organisasi adalah bagan yang menggambarkan pembagian tugas, koordinasi dan kewenangan serta fungsi. Kerangka organisasi minimal mengakomodasi penyelenggaraan pengelolaan perbekalan, pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu, dan harus selalu dinamis sesuai perubahan yang dilakukan yang tetap menjaga mutu sesuai harapan pelanggan.
Contoh struktur organisasi terlampir ( Lampiran 1 )
Disesuaikan dengan situasi dan kondisi rumah sakit.
3.2 Peran Lintas Terkait dalam Pelayanan Farmasi Rumah Sakit
3.2.1 Panitia Farmasi dan Terapi
Panitia Farmasi dan Terapi adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi-spesialisasi yang ada di rumah sakit dan apoteker wakil dari Farmasi Rumah Sakit, serta tenaga kesehatan lainnya.
Tujuan :
a.       Menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, penggunaan obat serta evaluasinya
b.      Melengkapi staf profesional di bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang berhubungan dengan obat dan penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan.
      (merujuk pada SK Dirjen Yanmed nomor YM.00.03.2.3.951)
3.2.1.1 Organisasi dan Kegiatan  
Susunan kepanitian Panitia Farmasi dan Terapi serta kegiatan yang dilakukan bagi tiap rumah sakit dapat bervariasi sesuai dengan kondisi rumah sakit setempat :
a.       Panitia Farmasi dan Terapi harus sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Dokter, Apoteker dan Perawat. Untuk Rumah Sakit yang besar tenaga dokter bisa lebih dari 3 (tiga) orang yang mewakili semua staf medis fungsional yang ada.
b.      Ketua Panitia Farmasi dan Terapi dipilih dari dokter yang ada di dalam kepanitiaan dan jika rumah sakit tersebut mempunyai ahli farmakologi klinik, maka sebagai ketua adalah Farmakologi. Sekretarisnya adalah Apoteker dari instalasi farmasi atau apoteker yang ditunjuk.
c.       Panitia Farmasi dan Terapi harus mengadakan rapat secara teratur, sedikitnya 2  (dua) bulan sekali dan untuk rumah sakit besar rapatnya diadakan sebulan sekali. Rapat Panitia Farmasi dan Terapi dapat mengundang pakar-pakar dari dalam maupun dari luar rumah sakit yang dapat memberikan masukan bagi pengelolaan Panitia Farmasi dan Terapi.
d.      Segala sesuatu yang berhubungan dengan rapat PFT (Panitia Farmasi dan Terapi) diatur oleh sekretaris, termasuk persiapan dari hasil-hasil rapat.
e.       Membina hubungan kerja dengan panitia di dalam rumah sakit yang sasarannya berhubungan dengan penggunaan obat.
3.2.1.2 Fungsi dan Ruang Lingkup
a.       Mengembangkan formularium di Rumah Sakit dan merevisinya. Pemilihan obat untuk dimasukan dalam formularium harus didasarkan pada evaluasi secara subjektif terhadap efek terapi, keamanan serta harga obat dan juga harus meminimalkan duplikasi dalam tipe obat, kelompok dan produk obat yang sama.
b.      Panitia Farmasi dan Terapi harus mengevaluasi untuk menyetujui atau menolak produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medis.
c.       Menetapkan pengelolaan obat yang digunakan di rumah sakit dan yang termasuk dalam kategori khusus.
d.      Membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan mengenai penggunaan obat di rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku secara lokal maupun nasional.
e.       Melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan mengkaji medical record dibandingkan dengan standar diagnosa dan terapi. Tinjauan ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara terus menerus penggunaan obat secara rasional.
f.       Mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat.
g.      Menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada staf medis dan perawat.
3.2.1.3 Kewajiban Panitia Farmasi dan Terapi
a.       Memberikan rekomendasi pada Pimpinan rumah sakit untuk mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional
b.      Mengkoordinir pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, formularium rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotika dan lain-lain
c.       Melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan obat terhadap pihak-pihak yang terkait
d.      Melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat dan memberikan umpan balik atas hasil pengkajian tersebut
3.2.1.4 Peran Apoteker dalam Panitia Farmasi dan Terapi
Peran apoteker dalam panitia ini sangat strategis dan penting karena semua kebijakan dan peraturan dalam mengelola dan menggunakan obat di seluruh unit di rumah sakit ditentukan dalam panitia ini. Agar dapat mengemban tugasnya secara baik dan benar, para apoteker harus secara mendasar dan mendalam dibekali dengan ilmu-ilmu farmakologi, farmakologi klinik, farmako epidemologi, dan farmako ekonomi disamping ilmu-ilmu lain yang sangat dibutuhkan untuk memperlancar hubungan profesionalnya dengan para petugas kesehatan lain di rumah sakit.
3.2.1.5 Tugas Apoteker dalam Panitia Farmasi dan Terapi
a.       Menjadi salah seorang anggota panitia (Wakil Ketua/Sekretaris)
b.      Menetapkan jadwal pertemuan
c.       Mengajukan acara yang akan dibahas dalam pertemuan
d.      Menyiapkan dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk pembahasan dalam pertemuan
e.       Mencatat semua hasil keputusan dalam pertemuan dan melaporkan pada pimpinan rumah sakit
f.       Menyebarluaskan keputusan yang sudah disetujui oleh pimpinan kepada seluruh pihak yang terkait
g.      Melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah disepakati dalam pertemuan
h.      Menunjang pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, pedoman penggunaan antibiotika dan pedoman penggunaan obat dalam kelas terapi lain
i.        Membuat formularium rumah sakit berdasarkan hasil kesepakatan Panitia Farmasi dan Terapi
j.        Melaksanakan pendidikan dan pelatihan
k.      Melaksanakan pengkajian dan penggunaan obat
l.        Melaksanakan umpan balik hasil pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat pada pihak terkait
3.2.1.6 Formularium Rumah Sakit
Formularium adalah himpunan obat yang diterima/disetujui oleh Panitia Farmasi dan Terapi untuk digunakan di rumah sakit dan dapat direvisi pada setiap batas waktu yang ditentukan.
Komposisi Formularium :
-       Halaman judul
-       Daftar nama anggota Panitia Farmasi dan Terapi
-       Daftar Isi
-       Informasi mengenai kebijakan dan prosedur di bidang obat
-       Produk obat yang diterima untuk digunakan
-       Lampiran
Sistem yang dipakai adalah suatu sistem dimana prosesnya tetap berjalan terus, dalam arti kata bahwa sementara Formularium itu digunakan oleh staf medis, di lain pihak Panitia Farmasi dan Terapi mengadakan evaluasi dan menentukan pilihan terhadap produk obat yang ada di pasaran, dengan lebih mempertimbangkan kesejahteraan pasien.
3.2.1.7 Pedoman Penggunaan Formularium
Pedoman penggunaan yang digunakan akan memberikan petunjuk kepada dokter, apoteker perawat serta petugas administrasi di rumah sakit dalam menerapkan sistem formularium.
Meliputi  :
a.       Membuat kesepakatan antara staf medis dari berbagai disiplin ilmu dengan Panitia Farmasi dan Terapi dalam menentukan kerangka mengenai tujuan, organisasi, fungsi dan ruang lingkup. Staf medis harus mendukung Sistem Formularium yang diusulkan oleh Panitia Farmasi dan Terapi.
b.      Staf medis harus dapat menyesuaikan sistem yang berlaku dengan kebutuhan tiap-tiap institusi.
c.       Staf medis harus menerima kebijakan-kebijakan dan prosedur yang ditulis oleh Panitia Farmasi dan Terapi untuk menguasai sistem Formularium yang dikembangkan oleh Panitia Farmasi dan terapi.
d.      Nama obat yang tercantum dalam Formularium adalah nama generik.
e.       Membatasi jumlah produk obat yang secara rutin harus tersedia di Instalasi Farmasi.
f.       Membuat prosedur yang mengatur pendistribusian obat generik yang efek terapinya sama, seperti :
§  Apoteker bertanggung jawab untuk menentukan jenis obat generik yang sama untuk disalurkan kepada dokter sesuai produk asli yang diminta.
§  Dokter yang mempunyai pilihan terhadap obat paten tertentu harus didasarkan pada pertimbangan farmakologi dan terapi.
§  Apoteker bertanggung jawab terhadap kualitas, kuantitas, dan sumber obat dari sediaan kimia, biologi dan sediaan farmasi yang digunakan oleh dokter untuk mendiagnosa dan mengobati pasien.
3.2.2 Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit
Panitia Pengendalian Infeksi Rumah Sakit adalah organisasi yang terdiri dari staf medis, apoteker yang mewakili farmasi rumah sakit dan tenaga kesehatan lainnya.                           
Tujuan
1.  Menunjang pembuatan pedoman pencegahan infeksi
2.  Memberikan informasi untuk menetapkan disinfektan yang akan digunakan di rumah sakit
3.  Melaksanakan pendidikan tentang pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit
4.  Melaksanakan penelitian (surveilans) infeksi nosokomial di rumah sakit
3.2.3 Panitia Lain yang Terkait dengan Tugas Farmasi Rumah Sakit
Apoteker juga berperan dalam Tim/Panitia yang menyangkut dengan pengobatan antara lain :
-       Panitia Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
-       Tim perawatan paliatif dan bebas nyeri
-       Tim penanggulangan AIDS
-       Tim Transplantasi
-       Tim PKMRS, dan lain-lain.
3.3  Administrasi dan Pelaporan
Administrasi Perbekalan Farmasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan manajemen perbekalan farmasi serta penyusunan laporan yang berkaitan dengan perbekalan farmasi secara rutin atau tidak rutin dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.
Administrasi Keuangan Pelayanan Farmasi merupakan pengaturan anggaran, pengendalian dan analisa biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, penggunaan laporan yang berkaitan dengan semua kegiatan pelayanan farmasi secara rutin atau tidak rutin dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.
Administrasi Penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi perbekalan farmasi, tenaga dan perlengkapan kesehatan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan.

Tujuan

§  Tersedianya data yang akurat sebagai bahan evaluasi
§  Tersedianya informasi yang akurat
§  Tersedianya arsip yang memudahkan penelusuran surat dan laporan
§  Mendapat data/laporan yang lengkap untuk membuat perencanaan
§  Agar anggaran yang tersedia untuk pelayanan dan perbekalan farmasi dapat dikelola secara efisien dan efektif.
Proses pendataan dan pelaporan dapat dilakukan secara :
§  Tulis tangan, mesin tik
§  Otomatisasi dengan menggunakan komputer (soft ware)
BAB IV
STAF DAN PIMPINAN
4.1 Sumber Daya Manusia Farmasi Rumah Sakit
Personalia Pelayanan Farmasi Rumah Sakit adalah sumber daya manusia yang   melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit yang termasuk dalam bagan organisasi rumah sakit dengan persyaratan :
§  Terdaftar di Departeman Kesehatan
§  Terdaftar di Asosiasi Profesi
§  Mempunyai izin kerja.
§  Mempunyai SK penempatan
Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga farmasi profesional yang berwewenang berdasarkan undang-undang, memenuhi persyaratan baik dari segi aspek hukum, strata pendidikan, kualitas maupun kuantitas dengan jaminan kepastian adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap keprofesian terus menerus dalam rangka menjaga mutu profesi dan kepuasan pelanggan. Kualitas dan rasio kuantitas harus disesuaikan dengan beban kerja dan keluasan cakupan pelayanan serta perkembangan dan visi rumah sakit.
4.1.1 Kompetensi Apoteker :
4.1.1.1 Sebagai Pimpinan :
§  Mempunyai kemampuan untuk memimpin
§  Mempunyai kemampuan dan kemauan mengelola dan mengembangkan pelayanan farmasi 
§  Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri
§  Mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain
§  Mempunyai kemampuan untuk melihat masalah, menganalisa dan memecahkan masalah
4.1.1.2  Sebagai Tenaga Fungsional
§  Mampu memberikan pelayanan kefarmasian
§  Mampu melakukan akuntabilitas praktek kefarmasian
§  Mampu mengelola manajemen praktis farmasi
§  Mampu berkomunikasi tentang kefarmasian
§  Mampu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengembangan
§  Dapat mengoperasionalkan komputer
§  Mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang farmasi klinik.
Setiap posisi yang tercantum dalam bagan organisasi harus dijabarkan secara jelas fungsi ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab, hubungan koordinasi, fungsional, dan uraian tugas  serta  persyaratan/kualifikasi  sumber  daya manusia untuk dapat menduduki posisi ( Lampiran 2 ).
4.1.2 Analisa Kebutuhan Tenaga
 4.1.2.1 Jenis Ketenagaan
a.   Untuk pekerjaan kefarmasian dibutuhkan tenaga :
§   Apoteker
§   Sarjana Farmasi
§   Asisten Apoteker (AMF, SMF)
b.   Untuk pekerjaan administrasi dibutuhkan tenaga :
§   Operator Komputer /Teknisi yang memahami kefarmasian
§   Tenaga Administrasi
c.   Pembantu Pelaksana

4.1.2.2 Beban Kerja

Dalam  perhitungan beban kerja perlu diperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan, yaitu :

§  Kapasitas tempat tidur dan BOR

§  Jumlah resep atau formulir per hari
§  Volume perbekalan farmasi
§  Idealnya 30 tempat tidur = 1 Apoteker (untuk pelayanan  kefarmasian)

4.1.2.3 Pendidikan

Untuk menghasilkan mutu pelayanan yang baik, dalam penentuan kebutuhan tenaga harus dipertimbangkan :
§  Kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis pelayanan/tugas fungsi
§  Penambahan pengetahuan disesuaikan dengan tanggung jawab
§  Peningkatan keterampilan disesuaikan dengan tugas

4.1.2.4 Waktu Pelayanan

§  Pelayanan 3 shift (24 jam)
§  Pelayanan 2 shift
§  Pelayanan 1 shift
Disesuaikan dengan sistem pendistribusian perbekalan farmasi di rumah sakit.

4.1.2.5 Jenis Pelayanan

§  Pelayanan IGD (Instalasi Gawat Darurat)
§  Pelayanan rawat inap intensif
§  Pelayanan rawat inap
§  Pelayanan rawat jalan
§  Penyimpanan dan pendistribusian
§  Produksi obat